Langkah tokoh sentral PKS Jabar, Haru Suandharu, dalam Pilkada Serentak 2024 masih ditunggu-tunggu. Setidaknya ada dua opsi yang bisa dipilih Ketua DPW PKS Jabar tersebut, dicalonkan jadi Gubernur Jabar atau Wali Kota Bandung.

Itulah pertanyaan awal Serial Diskusi Pilkada Jabar bertajuk “Mencari Pemimpin Pilihan Rakyat”, yang digagas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar dan PW Muhammadiyah Jabar, Senin (5/8/2024).

Ada dua pembahas diskusi, pengamat politik dari Unpad Firman Manan dan Sekretaris PW Muhammadiyah Jabar Iu Rusliana, yang mencoba mengorek ke mana Ketua DPW PKS itu akan berlabuh.

“Saya jalan-jalan sepanjang Jabar selatan, bahkan hingga ke pedalaman dan pelosok Sukabumi, Cianjur Garut selatan, baliho Kang Haru ada di mana-mana. Ini menunjukkan kesiapannya untuk bertarung di Jabar, jadi apakah dipersiapkan PKS untuk bertarung di Pilgub,” tanya Iu Rusliana.

Mendapat pertanyaan tersebut menurut Haru, ia menunggu perintah partai. Jika diminta bertarung di Jabar, ia siap. Kalaupun mesti di Kota Bandung, ia menyatakan siap juga.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar ini mengaku belum mendapat surat rekomendasi untuk berlaga di Pilgub ataupun Pilwalkot. Keputusan itu masih digodok di tingkat pusat, seraya mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masalah kapasitas calon.

Haru mengatakan, jika dicalonkan jadi cagub, salah satu tugas besar yang dihadapi Gubernur Jabar mendatang adalah meningkatkan pendapatan, agar APBD tak terus merosot.

“Dibutuhkan seorang Gubernur yang berpikir out of the box dan kreatif agar anggaran tak habis hanya untuk pengeluaran rutin membayar pegawai. Di tahun terakhir Kang Aher jadi Gubernur pada 2018, APBD Jabar mencapai Rp 48 triliun. Sementara sekarang, RAPBD 2025 cuma sekitar Rp 30 triliun. Ini bahaya kalau APBD terus merosot,” ujar Haru.

Menurut Haru, Gubernur mendatang harus mampu mendorong potensi-potensi pendapatan provinsi.

“Banyak aset daerah yang bisa dikerjasamakan dengan swasta, atau optimalisasi digital marketing oleh para pelaku usaha, serta memberdayakan petani, peternak dan nelayan yang potensial meningkatkan pendapatan. Jadi ga bisa Gubernur hanya menunggu bantuan pusat,” katanya.

“Dari APBD sebesar Rp 30 triliun itu, yang leluasa untuk pembangunan cuma Rp 2 triliun, sementara sisanya untuk pengeluaran rutin. Bayangkan kalau Rp 2 triliun itu cuma dipakai untuk pencitraan, hampir tak ada manfaat berarti yang diperoleh masyarakat. Saya rasa musuh bersama kita saat ini adalah pencitraan,” tegas Haru.

Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Jabar lima tahun belakangan ini, dengan mampu meningkatkan jumlah investasi.

“Namun investasi untuk siapa? Karena faktanya, jumlah pengangguran malah bertambah. Kan seharusnya investasi itu berkorelasi positif dengan penambahan jumlah lowongan pekerjaan, bukan sebaliknya,” ujarnya. (tiah sm)

Sumber : jabar.tribunnews.com