Skip to content

The Indonesian  Election | PEMILU PILPRES PRESIDEN 2009 The Indonesian  Election | PEMILU PILPRES PRESIDEN 2009

You are here: Home
PILPRES 2009:SBY Persoalkan Kewenangan KPK -- Wiranto: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Surut PDF Print E-mail
Written by Umum   
Friday, 26 June 2009
Yogyakarta - Baru-baru ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersoalkan 'kekuatan' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan SBY tersebut mengundang banyak respons. Cawapres Wiranto misalnya. Pasangan Jusuf Kalla (JK) itu menilai KPK tidak boleh dihentikan karena sudah bekerja dengan baik. "Pemberantasan korupsi tidak boleh surut. Korupsi berbahaya," kata Wiranto.

Hal itu disampaikan Wiranto seusai Kampanye dialogis terbuka  di Gor Niagara, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat (26/6/2009).

Menurut Wiranto, sebagai lembaga baru, KPK sudah bekerja sesuai dengan tugasnya. Sekarang ini yang terpenting adalah KPK disempurnakan kembali agar para koruptor jera.

"KPK telah kita hidupkan agar koruptor kapok," kata pria yang pernah mancalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2004 itu.

Namun Wiranto berharap sebagai intisusi  KPK harus tetap menjaga kenetralannya. Jangan sampai sebagai penegak hukum masuk ranah politik. Siapa saja yang korupsi harus ditindak tidak perlu melihat statusnya.

"Kalau penegak hukum korupsi harus dihukum dua kali lipat," kata mantan Pangab ini.
 
< Prev   Next >
 

Bangun backlink cepat
Hanya dalam satu sentuhan tombol, dapatkan 243 links dan cepat diindex Google

Make money online
Bangun bisnis online anda, dengan mesin pembuat 100+ artikel Unique dan di submit otomatis ke 200 lebih host articles. Tingkatkan trafik menjadi 5000 kunjungan unque IP per hari


  • Rekomendasi telah diberikan Dewan Pimpinan Pusat PDIP

  • Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden, membantah niat bertemu Mega untuk membahas L/C fiktif

  • "Kecuali dalam proses hukumnya nanti ada yang perlu direspons oleh dewan," kata Akbar

  • Namun Taufiq Kiemas dihormati, kata Maruarar Sirait

  • Besok saja, kata Maruarar, Megawati akan ke sembilan provinsi